SAMARINDA - Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting, Kepala BKKBN mendapat amanat menjadi koordinator percepatan penurunan stunting di Indonesia untuk melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting. Presiden Repubik Indonesia telah mencanangkan target optimis menjadi 14 persen pada tahun 2024. Namun saat ini angka stunting saat ini masih berada pada angka 27,7% (SSGBI 2019). Hal ini menjadi tantangan kita bersama untuk memperkuat Program Bangga Kencana dalam mendukung  Percepatan Penurunan Stunting melalui pelayanan KB.

Spacing dan stunting menjadi satu sebab akibat, artinya mereka yang mengatur jarak (spacing) antara hamil atau melahirkan lebih dari 3 tahun, terbukti anak yang dilahirkan tidak stunting. Berbeda halnya dengan yang jaraknya kurang dari 2 tahun, hampir dua kali lipat kejadian stuntingnya. Maka salah satu upaya BKKBN untuk meminimalkan risiko stunting adalah dengan mengatur jarak kelahiran melalui Pelayanan KB.

Telah diselenggarakannya Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Metode Operasi Wanita (MOW) di RSUD Inche Abdoel Moeis dengan akseptor berjumlah 5 org, serta dihadiri oleh Kepala Bidang KB DPPKB Kota Samarinda, dan sub koordinator Jaminan Pelayanan beserta Staf. Senin, 12/12/2022

Pelayanan kontrasepsi yang diselenggarakan oleh DPPKB bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Pemerintah, Fasilitas Kesehatan Swasta, IBI, instansi, atau dinas terkait kepada masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan KB. Kegiatan tersebut diikuti oleh Pasangan Usia Subur (PUS).

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah agar meningkatnya pengetahuan dan wawasan stakeholder, provider medis, mitra kerja dan masyarakat terkait pelayanan KB, serta meningkatnya kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program KB

.
#SamarindaKotaPusatPeradaban
#SalamPerubahan
#BeraniBerubah
#KeluargaHebatTerencana
#BerencanaItuKeren
#KeluargaKerenCegahStunting
#CegahStunting
#Stunting
#AyoCegahStuntingAgarKeluargaBebasStunting

_DP